Adem Panas Jelang Pilkada
TerasJatim.com – Menjelang dilangsungkannya perhelatan pilkada langsung di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur 9 Desember nanti, suhu dan tensi politik dikabarkan lumayan “adem panas”.
Diakui atau tidak, sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan banyak masalah yang hingga kini perlu untuk dipikirkan solusi kongkretnya. Dinamika politik selama lebih dari sepuluh tahun telah memberikan peran politik lokal cukup signifikan. Namun penyempurnaan masih harus terus dilakukan. Sebab hingga kini, di sana-sini masih sering kita dengar masalah yang sama dengan pengalaman kita sebelumnya.
Hingga kini, masalah pilkada cenderung masih lumayan kuno dan masih berkutat pada issue itu-itu saja. Masalah-masalah yang biasanya terjadi di daerah yang sedang menghelat pemilukada langsung, selalu multikompleks. Diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran masyarakat. Belum lagi soal biaya yang begitu besar dan menyedot uang negara yang nota bene adalah uang rakyat.
Begitu juga masalah politik dukung mendukung di antara masyarakat, yang biasanya saling menjatuhkan dan mengejek kandidat satu dengan yang lain. Issue tentang money politik, issue kecurangan dalam berkampanye atau yang biasa dikemas oleh masing-masing calon dengan istilah blusukan yang muaranya adalah kampanye dan sosialisasi. Bila sang petahana ikut maju kembali, tak jarang ada issue mobilisasi birokasi dan pimpinan desa.
Biasanya, setelah coblosan dan dilakukan penghitungan, kandidat yang suaranya kalah akan menjadi pihak yang merasa dicurangi. Kemudian akan melempar issue tentang adanya penggelembungan suara, pilkada yang tidak jujur, dan ujung-ujungnya menggugat ke ranah hukum (MK). Pengalaman ini sering kita lihat pada waktu pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah.
Kita tentu meyakini bahwa lembaga KPU, Bawaslu, dan pemerintah baik di pusat maupun daerah bisa melaksanakan pilkada serentak dengan baik. Namun, yang tetap perlu diwaspadai adalah potensi terjadinya konflik dan sengketa di setiap tahapan pilkada. Berdasarkan pengalaman, potensi konflik bisa terjadi pada saat penetapan calon peserta, masa kampanye, proses penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.
Kini berbagai daerah di Jawa Timur, akan segera memasuki masa krusial dalam tahapan pilkada, yaitu masa pencoblosan dan dilanjut penghitungan. Kita berharap semuanya berjalan lancar damai dan saling bisa membangun serta menjaga kepercayaan untuk menyikapinya.
Kita dorong agar semua unsur yang terkait, bisa melaksanakan pilkada nanti dengan jujur dan adil. Selain itu, peran peserta pilkada, massa pendukung, dan partai politik yang mengusungnya juga sangat penting.
Mereka harus bisa menjauhkan pilkada dari kecurangan-kecurangan yang bisa memicu konflik dan sengketa. Kita harapkan pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan di Jawa Timur dan Indonesia ini, bisa berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang bisa membawa daerahnya, seperti yang diharapkan oleh rakyatnya.
Buat saya, pilkada itu penting. Tapi yang terpenting adalah, rakyat harus dipastikan hidup damai, aman tentram dan syukur-syukur bisa sejahtera. Jangan ajak rakyat, apalagi didorong-dorong untuk ikut-ikutan “adem panas”.
Salam Kaji Taufan
